Berita Terkini

Seluruh jajaran PNS Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat mengikuti Pelatihan Dasar (latsar) Tata Kelola Pemilu di Hotel Santika Premier, Padang pada (02/06). Acara pelatihan dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat, Firman, SH Dalam acara pembukaan tersebut menyampaikan agar jajaran PNS Sekretariat KPU Kab/Kota menjaga integritas disetiap tindakan, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kepemiluan serta membangun soliditas kelembagaan. Kemudian dalam arahannya Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno menyampaikan beberapa pekerjaan rumah untuk membenahi tata kelola sumber daya manusia dan kelembagaan KPU yaitu kompetensi SDM, loyalitas PNS, struktur organisasi, tata kelola anggaran dan aset serta implementasi kemajuan IT (Information Technology). Lebih lanjut pucuk pimpinan tertinggi dalam sekretariat KPU itu menegaskan maksud dari kegiatan ini diadakan agar masing-masing PNS Sekretariat Jenderal KPU menguasai pengetahuan dan pemahaman dasar yang benar terkait kepemiluan. Kegiatan yang diintensifkan seharian penuh ini, difasilitasi oleh Tenaga Ahli KPU RI, Muhammad Fadil dan Tenaga Pakar, Nazir Salim Manik. Sebelum narasumber memberikan materi latsar seluruh PNS Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota yang berjumlah 321 orang melakukan pretest melalui telepon genggamnya masing-masing. Pretest ini dilakukan untuk menguji pengetahuan peserta pelatihan dasar terkait kepemiluan. Adapun materi pelatihan terbagi kedalam tiga segmen yaitu dasar-dasar pemilu dan demokrasi, kesekretariatan Pemilu yang Independen dan Pembelajaran Pengalaman dan Studi Kasus. Dalam segmen Pembelajaran dan Studi Kasus peserta kegiatan memberikan masukan secara lisan terkait permasalahan Sumber Daya Manusia yang terjadi di satuan kerjanya secara terbuka. Beberapa peserta menyampaikan permasalahan yang dicatat berupa masalah anggaran diwilayah kepulauan, jaminan kesehatan, kebutuhan tenaga IT disetiap satker. Setelah penyampaian materi, seluruh peserta kegiatan mengucapkan dan menandatangani pakta integritas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pakta integritas ini bertujuan agar memantapkan komitmen PNS Sekretariat Jenderal KPU agar bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menjunjung kode etik PNS. Sebagai informasi, kegiatan pelatihan akan diadakan sampai 21 Juni 2022, jajaran sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sumbar mendapatkan kesempatan dihari pertama pelatihan bersamaan dengan tiga provinsi lain. Kegiatan ditutup dengan posttest dengan telepon genggam masing-masing peserta melalui tautan yang disediakan oleh Pusat Data dan Informasi KPU RI.

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, Anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap bersama Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, pada Senin (30/5/2022) pagi mendatangi Istana Merdeka, Jakarta untuk beraudiensi dengan Presiden RI Joko Widodo, membahas kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Pratikno serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pertemuan pada akhirnya menyimpulkan 6 poin dukungan Presiden Joko Widodo atas penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pasca pertemuan menyampaikan 6 poin tersebut antara lain dukungan penuh Presiden terhadap pelaksanaan tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menjadi tanggungjawab KPU, kedua dukungan penuh Presiden pada proses regulasi dan pendanaan KPU, ketiga dorongan Presiden agar kualitas Pemilu 2024 lebih baik baik tingkat partisipasi maupun tata kelola pemilu, keempat dorongan Presiden agar KPU dapat mengelola pelaksanaan pemilu utamanya teknis seperti DPT, sistem teknologi informasi, manajemen kerja serta rekapitulasi, kelima dorongan presiden agar kampanye meningkat kualitasnya dengan masa kampanye yang tidak terlalu panjang dan terakhir dorongan Presiden kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait untuk mendukung penuh KPU dalam hal tahapan, pengadaan, produksi dan distribusi logistik. “Pada hari ini Senin kami KPU beraudiensi dengan Presiden. Sebagaimana yang teman-teman ikuti KPU mengawali tugas dengan beraudiensi dengan berbagai pihak dengan pimpinan lembaga negara dan juga kementerian dalam rangka untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024,” ujar Hasyim pada Konferensi Pers di Media Center KPU, Jakarta. Pada pertemuan dengan media, Hasyim juga menyampaikan kesiapan KPU menghadapi Pemilu 2024, mulai dari SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pendataan pemilih, anggaran, serta sarana dan prasarana. Khususnya anggaran, KPU mengusulkan Rp76 Triliun yang diperuntukkan untuk tiga tahun pelaksanaan tahapan, 2022 sebesar Rp8,01 Triliun (10,52 persen), 2023 sebesar 23,8 Triliun (31,12 persen) dan 2024 sebesar Rp44,7 Triliun (58,36 persen). “Pertama digunakan untuk kegiatan tahapan sebesar Rp63,4 Triliun (82,71 persen) dan untuk kegiatan dukungan tahapan (pembangunan renovasi gedung kantor dan gudang, sewa kendaraan dinas, uang kehormatan komisioner, gaji dan tunjangan kinerja pegawai, belanja operasional kantor), dukungan IT dan rekrutmen anggota KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kab/kota) sebesar Rp13,2 Triliun (17,29 persen),” tambah Hasyim. Dan terkait logistik, Hasyim mengungkap adanya pesan dari Presiden Joko Widodo agar sebisa mungkin dalam pengadaan logistik pemilu mengutamakan produk dalam negeri. “Kami setuju soal ini, karena penting mengingatkan kembali, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka sebisa mungkin produk lokal, dalam negeri kita utamakan untuk kegiatan penyediaan logistik kepemiluan,” tutur Hasyim. sumber : (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Bukittinggi, Setelah melalui proses lelang elektronik, bilik suara alumunium eks logistik pemilu laku dilelang diatas harga limit secara elektronik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi pada 27 Mei 2022 pukul 10.30 WIB. Proses lelang elektronik ini dihadiri oleh Sekretaris KPU Kota Bukittinggi, Ir. Kasdanil, SH, Kasubag Keuangan Umum Logistik (KUL), Benny Rinaldo, SH dan Staf KUL, Riko Akbar. Sebelumnya KPU Kota Bukittinggi telah mengumumkan lelang Bilik Suara Eks Logistik Pemilu 2004 & 2009 pada 20 Mei 2022 dengan harga limit penawaran sejumlah Rp. 40.275.000,-. Proses lelang dilakukan melalui situs www.lelang.go.id dengan tiga orang peserta lelang. Adapun pemenang lelang dengan penawaran tertinggi yaitu Rini Septhiani Rizki dengan nilai penawaran Rp.56.789.000,- Sedangkan dua orang peserta lain yaitu Yovie Karnedi dengan nilai penawaran Rp.54.609.999 dan Fatimah Nur Fadillah dengan nilai penawaran Rp.40.300.999. Pemenang lelang ini ditetapkan oleh pejabat lelang, Sri Nopialti. Selanjutnya kepada pemenang lelang wajib melunasi pelunasan penawaran pada 6 Juni 2022.

#temanpemilih Melalui Rapat Pleno KPU Kota Bukittinggi yang dilaksanakan pada Rabu, 25 Mei 2022 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi Heldo Aura, S.Si, M.IP  ( Divisi Keuangan, Umum dan Logistik), Zulwida Rahmayeni, SE,MM (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi), Drs. Yasrul, MM (Divisi Teknis Penyelenggara) dan Donny Syahputra, S.HI (Divisi Hukum dan Pengawasan), beserta Sekretariat KPU Kota Bukittinggi : Ir. Kasdanil, SH (Sekretaris), dan Kasubbag KPU Kota Bukittinggi. Disampaikan Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bulan Mei 2022 dengan rekapitulasi jumlah pemilih baru sebanyak 52 pemilih , pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 18 pemilih sehingga jumlah pemilih yang terdata di KPU Bukittinggi menjadi 81.306 pemilih . Data pemilih tersebar di 3 Kecamatan dengan rincian Kec. Mandiangin Koto Selayan 35.444  pemilih, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh 18.219 pemilih , dan Kec. Guguak Panjang 27.643 pemilih . Pengumuman Hasil Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode bulan Mei 2022 Kota Bukittinggi. #KpuMelayani  #PemiluSerentak2024

Sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1088/PR.02-SD/01/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permintaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ketua KPU Kota Bukittinggi Heldo Aura, S.Si.,M.IP dan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Zulwida Rahmayeni, SE.,MM, Rabu (25/05) mengikuti kegiatan daring Rakor Persiapan Anggaran Pemilihan Tahun 2024 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Yanuk Sri Mulyani, SH.,M.Si. Divisi Sosialisasi, Penddikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM Izwaryani, S.Ag juga memberikan arahan terkait dengan kegiatan tersebut. Sementara itu Divisi Perencanaan Data dan Informasi Yuzalmon, S.Ag. SH.,M.Si dalam arahannya menyampaikan untuk fokus menanggani anggaran tersebut menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai. “anggaran yang ada dikaji ulang, dirasionalisasikan, sehingga terukur sesuai dengan realitas angaran sebenarnya sebagaimana perundang-undangan yang ada” ungkap Yuzalmon. Permintaan RAB dan KAK Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU RI dibutuhkan sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Edaran KPU. Atas rapat koordinasi ini, KPU Kota Bukittinggi merasionalisasikan anggaran pemilihan 2024 yang disusun sejumlah 17 M rupiah.

Mewakili KPU Kota Bukittinggi menghadiri rapat koordinasi sengketa pemilu yaitu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bukittinggi Donny Syahputra, S.HI., dan Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia, Rima Herlin Ferdian, SH.,MH di Bawaslu Kota Bukittinggi pada Selasa (24/5). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi tersebut berfokus kepada penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kegiatan rapat koordinasi ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi, S.Ag.,MA. Dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk persiapan menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan peserta dapat memahami apa itu sengketa dan bagaimana alur prosesnya. Karena pada tahapan Pemilu berpotensi menimbulkan sengketa seperti dalam verifikasi partai politik dan pencalonan”, kata Ruzi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, SH., M.Kn, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini menjelaskan tentang sengketa dalam proses tahapan Pemilu, diantaranya objek sengketa, waktu pengajuan dan penyelesaian sengketa, tahapan penyelesaian sengketa, serta hal-hal yang harus dipersiapkan oleh para pihak yang bersengketa. Sementara itu, turut hadir dalam rapat koordinasi ini perwakilan partai politik tingkat Kota Bukittinggi.