Bukittinggi, pemilu dan pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Indonesia adalah negara demokrasi dalam menyelenggarakan pemilu dan Indonesia negara majemuk termasuk rawan konflik pada saat pemilu. “untuk itu penting bagi kita bersama-sama berkomitmen menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika”, ujar Hasyim dalam Sambutan acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 secara daring di Imam Bonjol, Jakarta pada hari Selasa, 14 Februari. Lebih lanjut Ketua KPU RI, “desain pemilu di Indonesia sudah mengakomodir untuk mengatur konflik. Dimana pemilu serentak yang digabungkan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Dimana calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik dan waktu bersamaan partai politik berjuang memperoleh suara dan kursi. Pada akhirnya masing-masing partai politik yang sama-sama mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sama-sama menahan diri, (walaupun sama-sama berebut suara dan kursi) karena dipertemukan oleh calon presiden dan wakil presiden yang sama” Setelah pemungutan dan penghitungan suara, kita akan mengetahui perolehan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meraih kursi dan ini dijadikan sebagai persyaratan dalam pencalonan kepala daerah. Setelah berebut dan berkompetisi dalam pemilu legislatif, partai politik akan berkoalisi kembali dalam mencalonkan pasangan kepala daerah. “Desain pemilu seperti ini memang terjadi terjadi konflik tapi sarana bagi kita semua dalam mengendalikan diri untuk mewujudkan integrasi bangsa dan negara, tegas Ketua KPU RI. Latihan Senyum Pada Pelayanan Pemilu Selain itu, Hasyim menyebut KPU memiliki tugas sebagai pelayan. Oleh sebab itu, dia meminta jajaran latihan tersenyum, apa alasannya? "KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah pelayan pada 2 pihak, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu. Oleh karena itu, karena karakter layanan, teman-teman KPU sehari-hari harus selalu dilatih adalah latihan tersenyum. Karena apa? Salah satu quality control ya, bentuk kualitas kita bekerja sebagai lembaga layanan itu selalu tersenyum walaupun mungkin teman-teman partai politik sering minta dokumen kepada KPU yang itu akan dijadikan gugatan kepada kita, ya kita layani," sebutnya. Kepada partai politik, Hasyim meminta agar melaporkan petugas KPU apabila tidak memberikan layanan dengan baik sehingga Hasyim bisa melakukan evaluasi. "Karena karakter lembaga KPU adalah lembaga layanan. Nanti kalau ada teman-teman kami, Bapak, Ibu di partai politik di semua tingkatan, kalau ada anggota KPU yang kurang senyum tolong dilaporkan kepada kami supaya ada pelatihan senyum untuk melayani peserta pemilu dan melayani pemilih," katanya. Nonton Bersama Forkopimda Sesuai dengan asas pemilu yang reguler dan tetap, tanggal 14 Juni 2022 merupakan hari dimulainya tahapan pemilu 2024 yaitu 20 (dua puluh) bulan sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024. Acara peluncuran tahapan pemilu 2024 ini disaksikan langsung secara daring oleh Ketua KPU Kota Bukittinggi, Heldo Aura dan Divisi Sosialaisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia SP3MSDM, Benny Aziz bersama Forkopimda Kota Bukittinggi di Bukittinggi Command Center, Balai Kota Bukittinggi. Terlihat juga hadir Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Martias Wanto, perwakilan Kejaksaaan Negeri Kota Bukittinggi, perwakilan Polres Bukittinggi, dan perwakilan Dandim 0304/Agam dan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi. Sementara di tempat terpisah Divisi Teknis Penyelenggaraan, Yasrul dan Divisi Hukum Pengawasan, Donny Syahputra bersama Sekretariat KPU Kota Bukittinggi juga menyaksikan peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Aula Kantor KPU Kota Bukittinggi. Dengan ditekannya tombol sirine pertanda Tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai, seluruh yang hadir dan menyaksikan acara peluncuran Tahapan Pemilu Tahun 2024 baik di Bukittinggi Command Center dan Aula Kantor KPU Kota Bukittinggi menyaksikan seluruh rangkaian acara yang digelar oleh KPU RI tersebut secara langsung melalui zoom meeting.
