Berita Terkini

Kamis, 09 Juni 2022 20:00
814

JELANG PEMILU TAHUN 2024 KPU KOTA BUKITTINGGI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN DPRD KOTA BUKITTINGGI

Menjelang Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang tidak lama lagi, KPU Kota Bukittinggi Kamis siang (9/6) melakukan Audiensi dengan DPRD Kota Bukittinggi. Kehadiran Komisioner  KPU Kota Bukittinggi tersebut disambut oleh DPRD Kota Bukittinggi. Kedatangan Komisioner KPU Kota Bukittinggi ke kantor DPRD Kota Bukittinggi ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Bukittinggi, Heldo Aura, S.SI.,M.IP beserta anggota yaitu Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Drs. Yasrul, MM, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Benny Aziz, SE, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Zulwida Rahmayeni, SE.,MM, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Donny Syahputra, S.HI dan Sekretaris KPU Kota Bukittinggi, Ir. Kasdanil, SH. Kedatangan Komisioner KPU Kota Bukittinggi ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial dan Wakil DPRD Kota Bukittinggi, Nur Hasra beserta Anggota DPRD Kota Bukittinggi. Dalam paparanya dihadapan Ketua dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi menyampaikan tentang beberapa hal, diantaranya terkait dengan Sosialisasi tentang kepastian pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, Penyampaian Rancangan Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Penyampaian Rancangan Anggaran Hibah Non Tahapan untuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Riset Pemilu Tahun 2022, Penyampaian Rancangan Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serta Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan di Kota Bukittinggi dan Rencana realisasi untuk hibah tanah Kantor KPU Kota Bukittinggi. Sementara itu terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh KPU Kota Bukittinggi, DPRD Kota Bukittinggi memberikan tanggapan positif terhadap hal tersebut. Menurut Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial terkait dengan penyampaian dari KPU Kota Bukittinggi, DPRD Kota Bukittinggi berjanji akan menindak lanjutinya.

Selengkapnya
Senin, 06 Juni 2022 00:00
735

Perpendek Masa Kampanye, Upaya KPU Meminimalisir Kekisruhan Politik

Berkaca pada pemilu 2019 lalu panjangnya masa kampanye membuat konstelasi politik Indonesia terjadi sedikit kisruh dimana terdapat pembelahan politik masyarakat, penyebaran berita hoax, disinformasi, hate speech dan politik identitas. Untuk itulah KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu mengupayakan kolaborasi semua pihak agar bisa mengedukasi pemilih dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahunan itu.   Salah satu kolaborasi KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mengadakan Seminar Nasional Peran Media Menyukseskan Pemilu 2024 “Berkualitas dan Berintegritas” di Sumatera Barat Convention Hall Bukit Lampu pada 5 Juni 2022. Sebagai narasumber dalam kegiatan seminar yaitu Idham Holik, Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan kemudian Dr (Cand) Hary Efendi Iskandar, SS, MM sebagai peneliti Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas dan Teguh Santosa, Ketua Umum Pimpinan Pusat JMSI serta dimoderatori oleh Jen Zuldi, SH.   Mewakili KPU Kota Bukittinggi dalam kegiatan seminar nasional yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan, Yasrul dan Kasubag Teknis Parhubmas, Aldho Syafriandre. Acara seminar dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumbar, Divisi Teknis dan Kasubag Teknis KPU Kab/Kota se-Sumbar.   Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh mantan komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Idham Holik menyampaikan wacana akan mempersingkat masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 menjadi 90 (sembilan puluh) hari kalender agar tidak terjadi polarisasi yang tajam ditengah masyarakat. “Pada pemilu 2019 lalu, panjangnya masa kampanye menjadi diskursus komunikasi politik dimana terdapat terma-terma yang tidak pantas diucapkan misalnya cebong dan kampret”, ujar Idham. Keputusan masa kampanye tersebut akan disampaikan pada 7 Juni 2022 kepada publik.   Lebih lanjut Idham mengatakan, sebagai lembaga KPU merasakan dampak disinformasi dan hoax yang terjadi pada pemilu 2019 itu. Untuk itulah Idham mengapresiasi rekan jurnalis melakukan page checking dan page finding yang tidak pernah terjadi pada era pers sebelumnya. Tantangan kedepan di era post truth politics adalah penting bagi kita semua dalam etika berkomunikasi dan etika bermedia sosial.   Sepakat apa yang disampaikan oleh Idham Holik, akademisi, Hary Efendi mengatakan media mempunyai peranan penting terhadap sejarah perjuangan bangsa mulai dari proses pembentukkan negara sampai pembangunan negara. “Jika kita lihat sejarah lahirnya bangsa Indonesia merupakan kontribusi pers dan pegiat media, bahkan founding father kita berasal dari tokoh media” tegas peneliti PSH Unand.   Menyikapi durasi kampanye yang panjang sehingga menimbulkan kekisruhan politik, hendaknya penyelenggara pemilu bisa mengatasi persoalan tersebut. “Jika ada hambatan dari segi regulasi, hendaknya konsultasikan antara KPU dengan DPR” pungkas Hary.   Resah dengan kondisi pemilu 2019 yang kurang baik bagi demokrasi, institusi media yang dipimpin oleh Teguh Santosa sebagai Pimpinan Pusat Jaringan Media Siber Indonesia mengatakan, dalam pesta demokrasi media merupakan alat perang paling canggih dalam menyerang kepercayaan pemilih. “Menurut data Kemenkominfo tahun 2017, lebih dari 43.000 web site yang mendesiminasi informasi dan ini belum dikelola oleh insan pers yang profesional”, ujar Teguh.   Dalam pemaparannya Teguh berpesan, “pemilih hendaknya memproteksi dirinya dengan etika, berbasis fakta serta cek  dan ricek”. Adapun kesimpulan dalam seminar nasional ini adalah sudah saatnya media mengedukasi pemilih dengan berita-berita kepemiluan yang informatif. Disamping itu, pemilih hendaknya jangan cepat percaya terhadap informasi yang beredar di media-media yang tidak terverifikasi.

Selengkapnya
Senin, 06 Juni 2022 00:00
665

Tahapan Pemilu 2024 Semakin Dekat, KPU Kabupaten/Kota Konsolidasikan Persiapan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Menjelang tahapan pemilu 2024 yang akan dilaunching pada 14 Juni 2024. KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja dengan KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik. Hadir dalam rapat kerja persiapan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Yasrul dan Kasubag Teknis Parhubmas, Aldho Syafriandre pada 5 Juni 2022 di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Idham Holik dalam raker ini menyampaikan dalam rangka persiapan pendaftaran partai politik, KPU melakukan sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) diawal bulan Juni ini kepada partai-partai politik untuk dilakukan uji coba. Harapannya diakhir Agustus 2022 semua dokumen sudah terunggah di SIPOL. Adapun dokumen persyaratan kepengurusan berada di 34 provinsi, 75% di wilayah Kab/Kota dalam satu provinsi dan 50% dalam satu kabupaten/kota sudah terupload di SIPOL. Kemudian memenuhi keanggotaan satu per seribu atau seribu dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk yang diperoleh dari DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) semester 1 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terbit pada 30 Juni 2022. KPU akan membuatkan SK syarat keanggotaan parta politik yang harus diserahkan. Terkait dengan keberadaan kantor partai-partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu atau yang sudah pernah menjadi peserta pemilu 2019. KPU Kabupaten/Kota hendaknya bisa memetakan lokasi kantornya sejak awal. Selain itu berkaitan dengan kepemilikan kantor partai politik, baik sewa, hibah atau milik sendiri, pilihannya sudah tersedia di SIPOL. Sehubungan dengan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik ini sudah dekat. KPU RI akan berupaya akan membahas PKPU Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 dan PKPU Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 bersama DPR. Tak lupa jika PKPU Verifikasi Parpol sudah disahkan perlu juga disiapkan LO (Liaison Officer) / Petugas Penghubung dan Operator Sipol masing-masing partai politik.

Selengkapnya
Kamis, 02 Juni 2022 00:00
677

Tingkatkan Kompetensi dan Kapasitas, PNS Sekretariat Jenderal KPU Ikuti Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu

Seluruh jajaran PNS Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat mengikuti Pelatihan Dasar (latsar) Tata Kelola Pemilu di Hotel Santika Premier, Padang pada (02/06). Acara pelatihan dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat, Firman, SH Dalam acara pembukaan tersebut menyampaikan agar jajaran PNS Sekretariat KPU Kab/Kota menjaga integritas disetiap tindakan, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kepemiluan serta membangun soliditas kelembagaan. Kemudian dalam arahannya Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno menyampaikan beberapa pekerjaan rumah untuk membenahi tata kelola sumber daya manusia dan kelembagaan KPU yaitu kompetensi SDM, loyalitas PNS, struktur organisasi, tata kelola anggaran dan aset serta implementasi kemajuan IT (Information Technology). Lebih lanjut pucuk pimpinan tertinggi dalam sekretariat KPU itu menegaskan maksud dari kegiatan ini diadakan agar masing-masing PNS Sekretariat Jenderal KPU menguasai pengetahuan dan pemahaman dasar yang benar terkait kepemiluan. Kegiatan yang diintensifkan seharian penuh ini, difasilitasi oleh Tenaga Ahli KPU RI, Muhammad Fadil dan Tenaga Pakar, Nazir Salim Manik. Sebelum narasumber memberikan materi latsar seluruh PNS Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota yang berjumlah 321 orang melakukan pretest melalui telepon genggamnya masing-masing. Pretest ini dilakukan untuk menguji pengetahuan peserta pelatihan dasar terkait kepemiluan. Adapun materi pelatihan terbagi kedalam tiga segmen yaitu dasar-dasar pemilu dan demokrasi, kesekretariatan Pemilu yang Independen dan Pembelajaran Pengalaman dan Studi Kasus. Dalam segmen Pembelajaran dan Studi Kasus peserta kegiatan memberikan masukan secara lisan terkait permasalahan Sumber Daya Manusia yang terjadi di satuan kerjanya secara terbuka. Beberapa peserta menyampaikan permasalahan yang dicatat berupa masalah anggaran diwilayah kepulauan, jaminan kesehatan, kebutuhan tenaga IT disetiap satker. Setelah penyampaian materi, seluruh peserta kegiatan mengucapkan dan menandatangani pakta integritas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pakta integritas ini bertujuan agar memantapkan komitmen PNS Sekretariat Jenderal KPU agar bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menjunjung kode etik PNS. Sebagai informasi, kegiatan pelatihan akan diadakan sampai 21 Juni 2022, jajaran sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sumbar mendapatkan kesempatan dihari pertama pelatihan bersamaan dengan tiga provinsi lain. Kegiatan ditutup dengan posttest dengan telepon genggam masing-masing peserta melalui tautan yang disediakan oleh Pusat Data dan Informasi KPU RI.

Selengkapnya
Senin, 30 Mei 2022 00:00
685

Dukungan Presiden untuk KPU, Sukseskan Tahapan Pemilu 2024

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, Anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap bersama Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, pada Senin (30/5/2022) pagi mendatangi Istana Merdeka, Jakarta untuk beraudiensi dengan Presiden RI Joko Widodo, membahas kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Pratikno serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pertemuan pada akhirnya menyimpulkan 6 poin dukungan Presiden Joko Widodo atas penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pasca pertemuan menyampaikan 6 poin tersebut antara lain dukungan penuh Presiden terhadap pelaksanaan tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menjadi tanggungjawab KPU, kedua dukungan penuh Presiden pada proses regulasi dan pendanaan KPU, ketiga dorongan Presiden agar kualitas Pemilu 2024 lebih baik baik tingkat partisipasi maupun tata kelola pemilu, keempat dorongan Presiden agar KPU dapat mengelola pelaksanaan pemilu utamanya teknis seperti DPT, sistem teknologi informasi, manajemen kerja serta rekapitulasi, kelima dorongan presiden agar kampanye meningkat kualitasnya dengan masa kampanye yang tidak terlalu panjang dan terakhir dorongan Presiden kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait untuk mendukung penuh KPU dalam hal tahapan, pengadaan, produksi dan distribusi logistik. “Pada hari ini Senin kami KPU beraudiensi dengan Presiden. Sebagaimana yang teman-teman ikuti KPU mengawali tugas dengan beraudiensi dengan berbagai pihak dengan pimpinan lembaga negara dan juga kementerian dalam rangka untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024,” ujar Hasyim pada Konferensi Pers di Media Center KPU, Jakarta. Pada pertemuan dengan media, Hasyim juga menyampaikan kesiapan KPU menghadapi Pemilu 2024, mulai dari SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pendataan pemilih, anggaran, serta sarana dan prasarana. Khususnya anggaran, KPU mengusulkan Rp76 Triliun yang diperuntukkan untuk tiga tahun pelaksanaan tahapan, 2022 sebesar Rp8,01 Triliun (10,52 persen), 2023 sebesar 23,8 Triliun (31,12 persen) dan 2024 sebesar Rp44,7 Triliun (58,36 persen). “Pertama digunakan untuk kegiatan tahapan sebesar Rp63,4 Triliun (82,71 persen) dan untuk kegiatan dukungan tahapan (pembangunan renovasi gedung kantor dan gudang, sewa kendaraan dinas, uang kehormatan komisioner, gaji dan tunjangan kinerja pegawai, belanja operasional kantor), dukungan IT dan rekrutmen anggota KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kab/kota) sebesar Rp13,2 Triliun (17,29 persen),” tambah Hasyim. Dan terkait logistik, Hasyim mengungkap adanya pesan dari Presiden Joko Widodo agar sebisa mungkin dalam pengadaan logistik pemilu mengutamakan produk dalam negeri. “Kami setuju soal ini, karena penting mengingatkan kembali, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka sebisa mungkin produk lokal, dalam negeri kita utamakan untuk kegiatan penyediaan logistik kepemiluan,” tutur Hasyim. sumber : (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Selengkapnya