SEJARAH PEMILU

Pemilu 1955.
Ini merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berumur 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.Yang jelas, sebenarnya sekitar tiga bulan setelah dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimiliki oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam siapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik tidak tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya antara keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari antara lain serbuan kekuatan asing yang melibatkan negara ini terlibat dalam peperangan.

Tidak terlaksananya Pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu.

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf. Sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. Karena Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.

No.

Partai/Nama Daftar

Suara

%

Kursi

1.

Partai Nasional Indonesia (PNI)

8.434.653

22,32

57

2.

Masyumi

7.903.886

20,92

57

3.

Nahdlatul Ulama (NU)

6.955.141

18,41

45

4.

Partai Komunis Indonesia (PKI)

6.179.914

16,36

39

5.

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

1.091.160

2,89

8

6.

Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

1.003.326

2,66

8

7.

Partai Katolik

770.740

2,04

6

8.

Partai Sosialis Indonesia (PSI)

753.191

1,99

5

9.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

541.306

1,43

4

10.

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

483.014

1,28

4

11.

Partai Rakyat Nasional (PRN)

242.125

0,64

2

12.

Partai Buruh

224.167

0,59

2

13.

Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)

219.985

0,58

2

14.

Partai Rakyat Indonesia (PRI)

206.161

0,55

2

15.

Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)

200.419

0,53

2

16.

Murba

199.588

0,53

2

17.

Baperki

178.887

0,47

1

18.

Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro

178.481

0,47

1

19.

Grinda

154.792

0,41

1

20.

Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)

149.287

0,40

1

21.

Persatuan Daya (PD)

146.054

0,39

1

22.

PIR Hazairin

114.644

0,30

1

23.

Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)

85.131

0,22

1

24.

AKUI

81.454

0,21

1

25.

Persatuan Rakyat Desa (PRD)

77.919

0,21

1

26.

Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)

72.523

0,19

1

27.

Angkatan Comunis Muda (Acoma)

64.514

0,17

1

28.

R.Soedjono Prawirisoedarso

53.306

0,14

1

29.

Lain-lain

1.022.433

2,71

Jumlah

37.785.299

100,00

257

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.

No.

Partai/Nama Daftar

Suara

%

Kursi

1.

Partai Nasional Indonesia (PNI)

9.070.218

23,97

119

2.

Masyumi

7.789.619

20,59

112

3.

Nahdlatul Ulama (NU)

6.989.333

18,47

91

4.

Partai Komunis Indonesia (PKI)

6.232.512

16,47

80

5.

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

1.059.922

2,80

16

6.

Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

988.810

2,61

16

7.

Partai Katolik

748.591

1,99

10

8.

Partai Sosialis Indonesia (PSI)

695.932

1,84

10

9.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

544.803

1,44

8

10.

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

465.359

1,23

7

11.

Partai Rakyat Nasional (PRN)

220.652

0,58

3

12.

Partai Buruh

332.047

0,88

5

13.

Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)

152.892

0,40

2

14.

Partai Rakyat Indonesia (PRI)

134.011

0,35

2

15.

Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)

179.346

0,47

3

16.

Murba

248.633

0,66

4

17.

Baperki

160.456

0,42

2

18.

Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro

162.420

0,43

2

19.

Grinda

157.976

0,42

2

20.

Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)

164.386

0,43

2

 

21.

Persatuan Daya (PD)

169.222

0,45

3

 

22.

PIR Hazairin

101.509

0,27

2

 

23.

Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)

74.913

0,20

1

 

24.

AKUI

84.862

0,22

1

 

25.

Persatuan Rakyat Desa (PRD)

39.278

0,10

1

 

26.

Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)

143.907

0,38

2

 

27.

Angkatan Comunis Muda (Acoma)

55.844

0,15

1

 

28.

R.Soedjono Prawirisoedarso

38.356

0,10

1

 

29.

Gerakan Pilihan Sunda

35.035

0,09

1

 

30.

Partai Tani Indonesia

30.060

0,08

1

 

31.

Radja Keprabonan

33.660

0,09

1

 

32.

Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)

39.874

0,11

  

33.

PIR NTB

33.823

0,09

1

 

34.

L.M.Idrus Effendi

31.988

0,08

1

 
 

lain-lain

426.856

1,13

  

Jumlah

37.837.105

 

514

 



Periode Demokrasi Terpimpin.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang – meminjam istilah Prof. Ismail Sunny — sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

Pemilu 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan Pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden, Soeharto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Soekarno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.
Pada prakteknya, Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

UU yang diadakan adalah UU tentang Pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Dalam kaitannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi habis dibagi di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang diraih dibandingkan dengan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demiki-an lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada pihak yang melakukan  stembus accoord . Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan  stembus acccord , pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Tahapan pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan  kiesquotient  di daerah pemi-lihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan  stembus accoord , maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan  kiesquotient . Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada pihak yang meraih suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara pihak yang melakukan  perolehan  kursi pembagian tahap kedua. Jika tidak ada partai yang melakukan  stembus accoord , maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tidak.

pesta

Suara

%

Kursi

1.

Golkar

34.348.673

62,82

236

2.

NU

10.213.650

18,68

58

3.

Parmusi

2.930.746

5,36

24

4.

PNI

3.793.266

6,93

20

5.

PSII

1.308.237

2,39

10

6.

parkindo

733.359

1,34

7

7.

Katolik

603.740

1,10

3

8.

Perti

381.309

0,69

2

9.

IPKI

338.403

0,61

10.

Murba

48.126

0,08

jumlah

54.669.509

100,00

360

Sekadar untuk perbandingan, pembagian kursi perolehan suara partai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem kombinasi yang digunakan dalam Pemilu 1955, dengan pendekatan  stembus  4 partai Islam yang mengikuti Pemilu 1971, hasilnya akan terlihat seperti pada tabel di bawah ini.

Pembagian Kursi Hasil Pemilu 1971 Seandainya Menggunakan Sistem Kombinasi (hipotetis)

Tidak.

pesta

Jumlah Suara Secara Nasional

Jumlah Kursi Pada Pembagian Pertama

Sisa Suara Setelah Pembagian Pertama

Perolehan pada Pembagian Kursi Sisa Pertama

Jumlah Sisa Suara Setelah Pembagian Kursi Sisa

Kursi Atas Suara Terbesar

Jumlah Kursi

1

Golkar

34.339.708

214

1.342.084

11

81.770 (III)

1

226

2

NU

10.201.659

48

1..323.245

11

62.931

59

3

PNI

3.793.266

16

908.061

7

106.043 (II)

1

24

4

Parmusi

2.930.919

10

1.389.435

12

14.547

 

22

5

PSII

1.257.056

1

1.039.280

9

8.000

10

6

parkindo

697.618

1

628.752

5

53,882

6

7

Katolik

603.740

2

412.428

3

68.706 (IV)

1

6

8

Perti

380.403

2

180.240

1

65.666 (V)

1

4

9

IPKI

338.376

338.376

2

109.228 (I)

1

3

10

Murba

47.800

47.800

47.800

  

54.669.509

294

7.561.901

61

 

5

360

Catatan:

  1. Hasil pembagian pertama yang diperoleh partai-partai sebagaimana terlihat dalam lajur 4 (empat) sesuai dengan hasil bagi dengan  kiesquotient  di daerah pemilihan masing-masing. Sedangkan hasil pembagian kursi sisa pada lajur 6 (enam) merupakan hasil bagi sisa suara masing-masing partai dengan  kiestquotient  nasional 114.574 (7.561.901:66). Hasil pada lajur 8 (delapan) berdasarkan sisa suara terbesar atau terbanyak. karena masih tersisa 7 kursi lagi

Dengan cara pembagian kursi seperti Pemilu 1955 itu, hanya Murba yang tidak mendapat kursi, karena pada pembagian kursi atas sisa perolehan suara terbesar dari partai tersebut tidak mencukupi. Karena terbawahnya sisa suara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak dari Parmusi, karena suaranya secara nasional di atas Parmusi.

Pemilu 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden ditetapkan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Di atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan dipercepat, tidak akan terjadi perubahan yang akan terjadi pada DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, Presiden Habibie sendiri, tetapi masa jabatannya yang berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Rancangan UU ketiga ini dibuat oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 diikuti oleh banyak peserta. Ini karena adanya kebebasan untuk membuka partai. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan tercatat di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya setelah menjadi Perdana Menteri, Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan ia naik ke kekuasaan, meski masalah yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Hasil Pemilu 1999

tanggal persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini dilakukan sesuai jadwal, yakni 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dipercaya oleh banyak pihak sebelumnya, ternyata pemilu 1999 dapat terlaksana dengan baik tanpa yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itupun karena keterlambatan atas datangnya pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak berita acara perhitungan suara dengan dalih pemilu belum jurdil (jujur ​​dan adil). Sikap tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut:

Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999.

Nomor

Nama Partai

1.

Partai Keadilan

2.

PNU

3.

PBI

4.

PDI

5.

masyumi

6.

PNI Supeni

7.

Krisna

8.

Partai KAMI

9.

PKD

10.

MEMBAYAR

11.

Partai MKGR

12.

PIB

13.

Partai SUNI

14.

PNBI

15.

PUDI

16.

PBN

17.

PKM

18.

PND

19

PADI

20.

PRD

21.

PPI

22.

PID

23.

Murba

24.

SPSI

25.

PUMI

26

PSP

27.

pari

Karena ada dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti alasan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomen-dasi bahwa pemilu sudah sah. sebagian besar pesta tidak menyertakan data tentang hal-hal yang menyangkut-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil akhir pemilu baru diketahui masyararakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan banyak. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan  stembus accoord . Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan  kesepakatan stembus  hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok  stembus accord  8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui pemungutan suara dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara  stembus , sedangkan opsi kedua pembagian tanpa  stembus . Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai  walk out t. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi kesepakatan  stembus .

Berbekal keputusan KPU tersebut akhirnya, PPI dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di lima besar, partai lama yang masih ada, yakni PDI tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian sisa, atau kehilangan 9 kursi dibandingkan pemilu 1997. Selengkapnya hasil perhitungan kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

Tidak.

Nama Partai

Suara DPR

Kursi Tanpa SA

Kursi Dengan SA

1.

PDIP

35.689.073

153

154

2.

Golkar

23.741.749

120

120

3.

PPP

11.329.905

58

59

4.

PKB

13.336.982

51

51

5.

PANCI

7.528.956

34

35

6.

PBB

2.049.708

13

13

7.

Partai Keadilan

1.436.565

7

6

8.

PKP

1.065.686

4

6

9.

PNU

679.179

5

3

10.

PDKB

550.846

5

3

11.

PBI

364.291

1

3

12.

PDI

345.720

2

2

13.

PP

655.052

1

1

14.

PDR

427.854

1

1

15.

PSII

375.920

1

1

16.

PNI Depan Marhaenis

365.176

1

1

17.

PNI Massa Marhaen

345.629

1

1

18.

IPKI

328.654

1

1

19.

PKU

300,064

1

1

20.

masyumi

456.718

1

21.

PKD

216.675

1

22.

PNI Supeni

377.137

23

Krisna

369.719

24.

Partai KAMI

289.489

25.

PUI

269.309

26.

MEMBAYAR

213.979

27.

Partai Republik

328.564

28.

Partai MKGR

204.204

29.

PIB

192.712

30.

Partai SUNI

180.167

31.

PCD

168.087

32.

PSII 1905

152.820

33.

Masyumi Baru

152.589

34.

PNBI

149.136

35.

PUDI

140.980

36.

PBN

140.980

37.

PKM

104.385

38.

PND

96.984

39.

PADI

85.838

40.

PRD

78.730

41.

PPI

63.934

42.

PID

62.901

43.

Murba

62.006

44.

SPSI

61.105

45.

PUMI

49.839

46

PSP

49.807

47.

pari

54.790

48.

PILAR

40.517

jumlah

105.786.661

462

462

Catatan:

  1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
  2. Jika pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperoleh di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan  sisa terbesar .

Tetapi cara penetapan calon dipilih berbeda dengan pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Jika sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih jika partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon dipilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang digunakan pada Pemilu 1971.

penyelenggara pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2004. Pengalaman tadi akan dianggap berharga jika dibandingkan dengan Pemilu 2004, nanti memang lebih baik daripada Pemilu 1999. Pemilu 1999 untuk banyak hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak. Dengan pengalaman tersebut, sudah seharusnya kalau Pemilu 2004 mendatang lebih baik lagi.