Karena Parpol Harus Lengkap Saat Ajukan Calon

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) anggota DPR RI 4-17 Juli 2018 di Ruang Sidang Utama KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta. Namun, hingga hari keempat masa pendaftaran belum ada satupun partai politik (parpol) yang mengajukan bakal calonnya.
 
Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, belum adanya parpol yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU karena mereka serius menyiapkan kelengkapan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Terlebih dahulu pendaftaran hanya dilakukan sekali dan seluruh dokumen yang dibawa dalam keadaan lengkap, seperti urutan nama calon, daerah pemilihan (dapil), dan beberapa syarat calon lainnya.
 
“Berbagai macam dokumen persyaratan harus dipenuhi, bisa jadi masih dalam proses, sehingga sampai sekarang belum ada yang mendaftar. Soal mau datang mendaftar kapan, itu kewenangan parpol masing-masing. Mereka bisa mendaftar jika sudah siap keseluruhan dokumen, tidak boleh dicicil, misalnya 80 dapil DPR RI, setiap dapil ada 10 kursi dengan 10 calon, semua harus sudah lengkap dokumennya,” kata Hasyim saat menjawab pertanyaan  wartawan Sabtu (7/7/2018).
 
Meski belum ada yang mendaftar, namun petugas menurut Hasyim tetap siap untuk menyambut kedatangan peserta pemilu. KPU sendiri menurut dia pada tahap awal akan meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon. Kemudian dilanjutkan tahap kedua, memverifikasi dokumen bakal calon tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak. Parpol juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan bakal calon tersebut.
 
“Jika semua dokumen bakal calon sudah siap, parpol juga harus mengunggah data ke Silon. Untuk itu parpol harus cermat dan hati-hati, karena hasil entry data tersebut nantinya diprint dan dibawa untuk mendaftar ke KPU,” jelas Hasyim.
 
Menjawab pertanyaan media terkait perselisihan kepengurusan di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Hasyim berharap agar semua pihak bisa menyelesaikannya dengan baik dan kekeluargaan. KPU sebagai penyelenggara hanya mengakui partai berpedoman pada SK Kemenkumham. 
 
Terkait menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Hasyim pun menjelaskan bahwa dalam aturan tidak harus mundur, tetapi cuti saat kampanye, sehingga tidak mengganggu tugas-tugasnya sebagai menteri. (hupmas kpu Arf/foto: Dosen/ed diR)

KPU Bukittinggi

https://kota-bukittinggi.kpu.go.id/